UNIKAMA – Menindaklanjuti MoU (Memorandum of Understanding) dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Malang, Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) adakan Sekolah Pemilu. Sebelumnya, Fakultas Hukum dan Program Studi (Prodi) PPKn pernah mengadakan kuliah tamu dengan tujuan memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang pemilu dan hak konstitusi, pemateri sendiri langsung didatangkan dari Bawaslu. Kuliah tamu ini merupakan salah satu kegiatan MoA (Memorandum of Agreement) dengan Bawaslu.
Dekan Fakultas Hukum Dr. Suciati, SH., M.Hum menerangkan awal mula bekerjasama dengan Bawaslu. “Ada salah satu mahasiswa kami yang membuat skripsi dan membahas tentang pemilu di Indonesia. Menurut saya pembahasan ini sangat menarik sekali, dan memang sudah seharusnya mahasiswa paham tentang seluk beluk pemilu terutama di Indonesia,” ungkapnya.
Tidak tanggung-tanggung penguji untuk mahasiswa tersebut didatangkan langsung dari kampus lain agar skripsinya memiliki nilai yang berbobot.
Dari latarbelakang tersebut, Fakultas Hukum Unikama mencoba untuk menjalin kerjasama dengan Bawaslu Kota Malang. Hal ini disambut baik oleh Bawaslu, pihaknya merasa senang jika bisa bekerjasama dengan kampus.
“Pihak Bawaslu Kota Malang menerima kami dengan baik, mereka sangat senang jika nantinya bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa terkait pemilu. Masih banyak anak muda yang kurang paham dengan teknis pemilu sendiri seperti apa,” ujarnya.
Sedangkan kegiatan kedua dari MoA yang kedua yakni sekolah pemilu. Dalam sekolah pemilu ini nanti akan ada tutor dari Bawaslu yang akan dikombinasikan dengan mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum.
“Sebelum melakukan sekolah pemilu, kami akan meninjau kurikulum terlebih dahulu. Di tengah pandemi Covid-19 ini membuat Sekolah Pemilu baru bisa diadakan kisaran Bulan Oktober, karena pihak Bawaslu tidak berkenan diadakan secara Daring (Dalam Jaringan). Mereka ingin bisa bertatap muka, menggali dan melatih betul mahasiswa agar bisa terlibat langsung dalam proses pemilu nantinya,” paparnya.
Mahasiswa yang mengikuti Sekolah Pemilu ini nantinya akan mendapat sertifikat yang dapat mereka jadikan sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Kemudian, kegiatan ketiga dari MoA ini sekitar Bulan Agustus Fakultas Hukum akan mengadakan Webinar yang bekerjasama dengan Bawaslu tingkat Provinsi.
“Dalam seminar nanti Fakultas Hukum akan menjadi Hostnya, pembicaranya sendiri akan ada dari Bawaslu Jawa Timur dan juga perwakilan Dosen Unikama. Jadi, Bawaslu Kota malang hanya menjembatani saja,” tutupnya.
Ia berharap dengan adanya kerjasama ini dapat menambah wawasan ilmu untuk mahasiswa. Mengerti dan paham akan pemilu sangatlah penting, nantinya juga bisa diterapkan saat ada pemilihan Presiden Mahasiswa (Presma) di kampus ini, supaya berjalan lancar dan secara teknis dilakukan dengan benar.
