Unikama-Dalam rangka penguatan dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) melakukan kunjungan eduwisata pada 16-20 Mei 2022. Kunjungan ini mengusung tema ” Eduwisata: Kolaborasi Mahasiswa Membangun Bangsa Dalam Bingkai Kampus Merdeka” dan diikuti oleh 45 mahasiswa.
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi tujuan kunjungan hari pertama rombongan Prodi PPkn Unikama, Selasa (17/05/2022). “Alhamdulillah, rombongan kami diterima oleh Biro Humas dan Protokoler DPR-RI di Gedung Abdul Muis,” ungkap Romadhon., S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi PPKn.
Pada kunjungan eduwisata tersebut juga dilakukan diskusi bersama mengenai sistem pemerintahan dan demokrasi. Kepala Biro Humas dan Protokoler DPR-RI mengungkapkan jika pendidikan politik untuk generasi muda harus dilakukan secara masif dan demokrasi harus berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, mahasiswa juga harus aktif memberikan berbagai masukan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang.” Sebagai mahasiswa, saudara harus mengontrol perjalanan demokrasi di Indonesia, kepentingan partai politik dan tugas parlemen harus dikontrol oleh mahasiswa”, terangnya.
Ia juga menyampaikan jika DPR juga akan melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk Unikama. “Ada progress di DPR yang bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk Unikama. Kedepan Program Simulasi Parlemen Kampus bisa diajukan di Kampus Unikama”, tuturnya.
Tidak membuang kesempatan, dengan adanya pogress tersebut Ketua Prodi PPKn, Romadhon.,S.Pd.,M.Pd akan segera mengajukan kerjasama seusai dari kunjungan ini. “Kami akan menindaklanjuti progress tersebut dengan mengajukan surat kerjasama, setelah kunjungan ini. Peluang ini tentu memberi nilai lebih pada lulusan PPKn ke depan”, jelasnya.
Kunjungan hari itu ditutup dengan foto bersama dan dilanjutkan oleh rombongan untuk mengunjungi museum DPR-RI dalam rangka belajar dan wawancara mengenai sistem parlemen.
