Fakultas Hukum (FH) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) terus bergerak untuk memajukan akademik di fakultas melalui kegiatan workshop pengembangan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Jumat 26/06/2026. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen, mahasiswa, alumni, serta berbagai mitra praktisi hukum seperti notaris, pengacara, kejaksaan, kepala desa, hingga perwakilan TNI dan Polri secara hybrid melalui luring dan daring.
Ketua panitia kegiatan, Fahmi Arif Zakaria, SH, M.Pd, M.Hum, menyampaikan pesan mengenai pentingnya kurikulum sebagai fondasi masa depan pendidikan tinggi.
“Kurikulum bukan hanya deretan mata kuliah, bukan sekadar tabel CPL, CPMK, atau RPS. Kurikulum adalah janji. Janji fakultas kepada mahasiswanya bahwa ilmu yang diajarkan akan tetap hidup, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ungkapnya.
Fahmi Arif Zakaria, S.H, M.Pd, M.Hum, menegaskan bahwa workshop ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah ikhtiar bersama untuk memastikan lulusan Fakultas Hukum Unikama tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unikama, Darajatun Indra Kusuma Wijaya, SH, MH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa workshop ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Peninjauan Kurikulum Fakultas Hukum yang telah dilaksanakan pada 19 Juni 2026 lalu.
“Hari ini kita melaksanakan workshop dan sosialisasi visi misi Fakultas Hukum dengan menghadirkan narasumber kurikulum OBE, Ibu Yuniar Ika Putri Pranyata, M.Pd, untuk memberikan materi terkait penyusunan CPL dan Rencana Pembelajaran Semester berbasis OBE,” jelasnya.
Disamping itu, dalam arahannya, Wakil Rektor I Unikama, Dr. Choirul Huda, M.Si, menekankan pentingnya implementasi kurikulum OBE yang tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi benar-benar menjadi panduan bersama dalam proses pembelajaran.
Dr. Choirul Huda, M.Si menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT) yang kini menjadi bagian penting dalam proses akreditasi.
“RPS bukan hanya dokumen administrasi, tetapi janji suci bersama. Siapapun dosen yang mengajar harus berpedoman pada RPS yang telah disusun bersama agar capaian pembelajaran benar-benar terukur,” tegasnya.
Selain itu, Wakil Rektor yang juga sebagai dosen di Unikama juga menyoroti pentingnya penguatan nilai kearifan lokal dalam kurikulum sebagai ciri khas Unikama. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya cerdas secara akademik, tetapi juga harus memiliki karakter dan nilai-nilai keadilan yang kuat.
“Kita mungkin belum langsung menghasilkan mahasiswa yang sangat cerdas, tetapi paling tidak kita harus mampu mencetak lulusan yang berkarakter. Nilai kebenaran dan keadilan itulah yang harus terus ditanamkan,” ujarnya.
Melalui workshop ini, Fakultas Hukum Unikama berharap dapat melahirkan kurikulum yang adaptif, berorientasi pada capaian pembelajaran, serta mampu mencetak lulusan unggul, berintegritas, dan siap menghadapi dinamika dunia hukum di masa depan.
