Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Keamanan Informasi serta Aktivasi dan Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang berlangsung pada 28 Juli 2026 di Ruang Anusapati, Kantor Pemerintah Kabupaten Malang.
Pada kegiatan tersebut, Akhmad Zaini, S.Kom., M.T., dosen sekaligus Kepala Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai keamanan informasi dan implementasi TTE.
Meningkatkan Kesadaran Keamanan Informasi di Era Digital
Jajaran operator perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengikuti sosialisasi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan informasi, khususnya dalam pengelolaan data yang semakin terintegrasi secara digital.
Dalam paparannya, Akhmad Zaini, S.Kom., M.T. menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan harus berjalan seiring dengan penerapan sistem keamanan informasi yang memadai. Menurutnya, perkembangan ancaman siber menuntut setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam melindungi data yang dikelolanya.
“Ancaman siber terus berkembang dengan berbagai modus, mulai dari phishing hingga ransomware. Karena itu, setiap instansi perlu memahami faktor penyebab kebocoran data sekaligus menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk melindungi informasi yang dikelola,” jelas Akhmad Zaini, S.Kom., M.T.
Menurutnya, penerapan Multi-Factor Authentication (MFA), penggunaan password manager, serta pembangunan budaya keamanan digital secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan data dan meminimalkan risiko serangan siber.
Menguatkan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Malang juga mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi tersebut mewajibkan setiap pengendali data untuk menjamin keamanan data pribadi yang dikelolanya.
Sebagai pengendali data, Diskominfo Kabupaten Malang memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pengelolaan data berlangsung secara aman, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh peserta dapat memahami tanggung jawabnya dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selain itu, praktik keamanan informasi juga perlu diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Akhmad Zaini, S.Kom., M.T.
Mengoptimalkan Implementasi Tanda Tangan Elektronik
Selain membahas keamanan informasi, Akhmad Zaini, S.Kom., M.T. juga menjelaskan aktivasi dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai salah satu langkah percepatan transformasi layanan pemerintahan berbasis digital.
Pemanfaatan TTE memungkinkan perangkat daerah meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelayanan, serta menjamin keaslian dan keamanan dokumen elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Memperkuat Kolaborasi Unikama dan Diskominfo Kabupaten Malang
Akhmad Zaini, S.Kom., M.T. menyampaikan bahwa kehadirannya sebagai narasumber merupakan bagian dari implementasi kerja sama yang telah terjalin antara Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Unikama dengan Diskominfo Kabupaten Malang.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan kontribusi nyata dari dunia akademik untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, terutama dalam penguatan teknologi informasi, keamanan siber, dan tata kelola pemerintahan digital,” kata Akhmad Zaini, S.Kom., M.T.
Melalui sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, Unikama berharap dapat mendorong terwujudnya ekosistem digital yang semakin aman, adaptif, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas bagi masyarakat.
